Masa pemerintahan Presiden B.J Habibie ditandai oleh dimulainya kerja sama dengan
Dana Moneter Internasional (IMF)
untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia.
Presiden B.J. Habibie melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan
berekspresi.Kejadian penting dalam masa pemerintahan Presiden B.J.Habibie
adalah keputusannya mengizinkan Timor Timur untuk mengadakan referendum yang
berakhir dengan terpisahnya wilayah tersebut dari wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Oktober 1999.
berekspresi.Kejadian penting dalam masa pemerintahan Presiden B.J.Habibie
adalah keputusannya mengizinkan Timor Timur untuk mengadakan referendum yang
berakhir dengan terpisahnya wilayah tersebut dari wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Oktober 1999.
Pada pemulaan era reformasi, kehidupan masyarakat dan bangsa indonesia, tetap saja
dilanda krisis ekonomi dan politik yang sulituntuk di kendalikan.Sementara itu,
Presiden B.J. Habibie dengan kabinet Revormasinya menghadap kesulitan untuk mengatasi
krisis Multidimensi sebagai peninggalan dari masa pemerintahan Order Baru. Krisis moneter tetap saja parah,
dilanda krisis ekonomi dan politik yang sulituntuk di kendalikan.Sementara itu,
Presiden B.J. Habibie dengan kabinet Revormasinya menghadap kesulitan untuk mengatasi
krisis Multidimensi sebagai peninggalan dari masa pemerintahan Order Baru. Krisis moneter tetap saja parah,
nilai rupiah menurun tajam, dan inflasi sangat tinggi yang diperburuk lagi oleh krisis politk berupa pertentangan antarelite politik.
Masa pemerintahan B.J. Habibie juga diwarnai oleh sejumlah persoalan yang menyangkut hak asasi manusia dan supremasi hukum,
seperti kerusuhan Ambon, kasus Sambas, kasus Aceh, kasus penculikan para aktivis politik, pemerintahan mantan presiden soeharto,
kasus baligate, dan kaburnya bankirbankir pemilik utang keluar negeri yang meninggalkan utang dalam jumlah besar.
kasus baligate, dan kaburnya bankirbankir pemilik utang keluar negeri yang meninggalkan utang dalam jumlah besar.
Lepasnya provinsi timor timur rakyat timor timur yang pro kemerdekaan semakin gencar menuntut pelaksanaan refendum.
Desakan internasional terhadap penyelesaan masalah timor timur ternyata semakin menyudutkan indonesia.
Hal tersebut mendorong presiden RI,B.J.Habibie untuk memberikaan dua opsi kepada rakyat timor timur,
yaitu otonomi luas dan menolak otonomi luas.
yaitu otonomi luas dan menolak otonomi luas.
Keputusan pemerinta itu menimbulkaan sikap pro dan kontra di kalangaan masyarakaat indonesia.
Walapun demikian,jajak pendapat di timor timur tetap saja dilaksanakan pada 31 Agustus 1999 .
Dalam penyelenggaraan jajak pendapat tersebut, PBB membentuk misi untuk
Timor timur yang diberi nama UNAMET (United Nations Assistance Mission East Timor).
Badan PBB ini berperan sebagai lembaga lembaga independen yang bertugas sebagai panitia pelaksananya,UNAMET tempat tidak bersikap netral,
tetapi lebih berpihak kepada rakyat timor timur yang pro kemerdekaan.
Baca Lebih lengkap ...............
Download Disini